Kasus Video Porno Pejabat Tangerang Mediasi Gagal – Tangerang 2025 — Upaya mediasi yang dilakukan dalam kasus dugaan penyebaran konten pornografi yang melibatkan salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dinyatakan gagal. Dengan gagalnya mega roulette casino online mediasi tersebut, proses hukum akan dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kronologi Kasus yang Menyeret Pejabat
Kasus ini mencuat setelah beredarnya sebuah video tidak senonoh di media sosial yang diduga melibatkan pejabat berinisial “FH”, yang menjabat sebagai kepala dinas di salah satu instansi penting. Video tersebut pertama kali tersebar pada awal tahun dan langsung menyita perhatian publik. Banyak pihak menilai video itu mencoreng nama baik institusi pemerintahan dan menuntut adanya penegakan hukum secara adil.
Pihak yang merasa dirugikan dalam kasus ini pun melaporkan kejadian tersebut ke aparat penegak hukum, dengan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pasal yang mengatur tentang distribusi dan pembuatan konten https://www.williamsbrice.com/ bermuatan pornografi.
Proses Mediasi Tidak Membuahkan Hasil
Kepolisian sempat memfasilitasi mediasi antara pihak pelapor dan terlapor sebagai bagian dari upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Namun setelah beberapa kali pertemuan, kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan. Pelapor menegaskan tetap ingin slot777 melanjutkan proses hukum hingga ke pengadilan, dengan alasan pentingnya memberikan efek jera dan menjaga integritas pejabat publik.
“Kami sudah memberi ruang untuk damai, tapi jika tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan, maka kami akan menuntut sesuai hukum,” ujar kuasa hukum pelapor dalam keterangannya kepada media.
Polisi Lanjutkan Proses Penyidikan
Dengan tidak tercapainya perdamaian, pihak kepolisian memastikan slot bet bahwa proses penyidikan akan tetap berjalan. Sejumlah saksi telah diperiksa, termasuk ahli digital forensik untuk memastikan keaslian konten serta keterlibatan tersangka.
“Kami akan memanggil kembali beberapa pihak untuk dimintai keterangan tambahan, termasuk memeriksa perangkat elektronik milik terlapor,” kata Kapolres Tangerang dalam konferensi pers terbaru.
Dampak pada Citra Pemerintah Daerah
Kasus ini turut berdampak pada citra Pemerintah Kabupaten Tangerang. Masyarakat mendesak agar pejabat yang terlibat dinonaktifkan sementara guna menjunjung tinggi asas profesionalisme dan etika birokrasi. Beberapa organisasi masyarakat juga telah menggelar aksi unjuk rasa menuntut transparansi penanganan kasus.