Polisi Gerebek Kantor Presiden Korsel Yoon Suk-yeol: Krisis Politik dan Implikasinya – Pada tanggal 3 Desember 2024, polisi Korea Selatan melakukan penggerebekan di kantor Presiden Yoon Suk-yeol sebagai bagian dari penyelidikan atas deklarasi darurat militer yang kontroversial. Tindakan ini menandai puncak dari krisis politik yang telah mengguncang negara tersebut. Artikel ini akan membahas latar belakang, alasan penggerebekan, serta implikasi politik dan sosial dari peristiwa ini.
Baca juga : Minyak Goreng Oplosan yang di Campur dengan Berbagai Bahan Tambahan
Latar Belakang Deklarasi Darurat Militer
Deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon Suk-yeol pada 3 Desember 2024 memicu kontroversi besar di Korea Selatan. Deklarasi ini melibatkan pengerahan pasukan dan helikopter ke parlemen, yang dianggap sebagai tindakan ekstrem dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara dan elemen antinegara. Namun, deklarasi ini hanya berlangsung selama enam jam sebelum dibatalkan menyusul tekanan publik dan parlemen.
Alasan Penggerebekan
Penggerebekan dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan atas tuduhan pemberontakan rajamahjong yang melibatkan Presiden Yoon Suk-yeol. Polisi juga menggerebek Badan Kepolisian Nasional, Badan Kepolisian Metropolitan Seoul, dan Dinas Keamanan Majelis Nasional untuk mengamankan bukti terkait kasus ini. Presiden Yoon juga dicekal bepergian ke luar negeri selama penyelidikan berlangsung.
Peran Mantan Menteri Pertahanan
Mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun menjadi salah satu tokoh utama dalam kasus ini. Kim ditangkap pada 10 Desember 2024 atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan perannya dalam operasi militer darurat tersebut. Sebelum penangkapannya, Kim sempat mencoba bunuh diri. Dalam pernyataannya, Kim mengaku bertanggung jawab penuh atas situasi ini dan menyatakan bahwa segala tindakan bawahannya dilakukan atas perintah langsung darinya.
Reaksi Publik dan Krisis Politik
Deklarasi darurat militer dan penggerebekan kantor presiden memicu reaksi keras dari publik. Dukungan terhadap Presiden Yoon anjlok, dan ribuan warga Korea Selatan menggelar protes untuk menuntut pengunduran dirinya. Partai People Power yang menaungi Yoon juga terpecah, dengan beberapa anggota partai mendukung mosi pemakzulan.
Implikasi Politik
Krisis politik ini memiliki implikasi yang luas bagi Korea Selatan. Parlemen dan partai oposisi bergerak untuk memakzulkan wild bandito slot Presiden Yoon, dan hanya membutuhkan delapan suara tambahan dari anggota Partai People Power untuk mencapai mayoritas dua pertiga. Sementara itu, usulan agar Yoon mundur pada Februari atau Maret 2025 disusul pemilu baru masih dalam pembahasan.
Kesimpulan
Penggerebekan kantor Presiden Yoon Suk-yeol menandai puncak dari krisis politik yang mengguncang Korea Selatan. Deklarasi darurat militer yang kontroversial, penangkapan mantan Menteri Pertahanan, dan reaksi keras dari publik menunjukkan betapa seriusnya situasi ini.a